Presidensial dalam Multipartai

demotivation-posters-auto-politics-smile-321321

 

Dalam sistem presidensial, hubungan presiden sebagai kepala pemerintahan dengan parlemen sangat erat. Selain tugas legislasi dan anggaran, parlemen bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah (check and balance). Kebijakan-kebijakan presiden harus mendapat persetujuan dari parlemen. Jika parlemen menganggap suatu kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat maka parlemen berhak membatalkan dan tidak akan mengeluarkan anggaran. Hal ini akan menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan maksimal.

Pada suatu parlemen dengan multipartai akan banyak kepentingan partai politik (parpol) yang bermain. Dalam memperoleh persetujuan parlemen seringkali lobi-lobi harus dilakukan. Tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, apalagi dengan jumlah parpol relatif banyak. Secara tidak langsung hal itu akan memperlambat kinerja pemerintah. Karena itu, dapat dikatakan sistem presidensial tidak cocok dengan sistem multipartai. Continue reading